by

Jika Dana Desa Dihapus, Kepala Desa Gigit Jari

PerdanaNews Kotamobagu-Dana Desa berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.

Itu artinya pemerintah meletakkan desa sebagai subyek pembangunan. Bukan yang dimasa lalu, desa hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan di Indonesia.

Kabar bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghapus dana desa dinilai beberpa pihak sebagai bentuk kemunduran karena bertolak belakang dengan program presiden jokowi soal pemerataan pembangunan.

Berkenaan dengan hal ini, Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Desa, Akhmad Muqowam menyatakan penyesalannya atas pencabutan Dana Desa oleh UU nomor 2 tahun 2020.

Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Desa, Akhmad Muqowam

Menurut Muqowam yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI, ketentuan pasal 28 angka 8 di UU nomor 20 tahun 2020 ini sudah sangat jelas bahwa Dana Desa tidak akan ada lagi.

Penghapusan dana desa ini bisa membuat kepala desa gigit jari, karena program-program yang sudah direncanakan di desa pasti terbengkalai.

Untuk itu, Muqowam mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjelaskan kepada publik khususnya para aparatur desa dan masyarakat desa mengenai penghapusan Dana Desa, agar masyarakat bisa menilai dan mengevaluasi keberpihakan Pemerintah terhadap desa dan masyarakat desa.
Tuturnya.

(Rls/Red)

PERDANANEWS