by

Kepala Desa Bukan Raja, Pahami 8 Alasan Pemberhentian Perangkat Desa

PerdanaNews Kotamobagu-Dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dikutip dari tulisan Nur Rozuki selaku Ketua Forum Sekretaris Desa Indonesia. Mengatakan, bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa, maka perlu dipahami tentang pemberhentian perangkat desa dengan benar, sehingga memiliki keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223; perihal pemberhentian perangkat desa dapat diuraikan simpulnya sebagai berikut: Bahwa ketika memberhentikan perangkat desa itu harus dengan dasar hukum yang jelas, apa yang menyebabkan perangkat desa tersebut diberhentikan.

Secara ringkas, perangkat desa itu bisa diberhentikan apabila:

  1. Meninggal dunia
  2. Habis masa jabatan berdasarkan usia, yaitu 60 (enam puluh) tahun.
  3. Terkena pidana yang sudah inkra sekurang-kurang 5 (lima) tahun.
  4. Melakukan tindak asusila yang terbukti dan diakui.
  5. Berhalangan tetap, yaitu sakit menaun yang tidak memungkinkan lagi menjalankan tugas berdasarkan Keterangan dokter.
  6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa.
  7. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
  8. Mengundurkan diri.

Selain penyebab di atas, perangkat desa yang pengangkatannya cacat hukum juga harus diberhentikan. Misalnya diangkat dengan cara ditunjuk Kepala Desa, tanpa proses sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Sehingga, penyebab perangkat desa diberhentikan itu harus sesuai prosedur masing-masing yang harus dipatuhi.

Terakhir Nur Rozuki mengingatkan bahwa, tidak dibenarkan pemberhentian perangkat desa karena konfik kepentingan. Misalnya imbas pilkades, dll.

PERDANANEWS